Alat bukti pemeriksaan tindak pidana Keimigrasian berupa:

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;

b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara
elektronik atau yang serupa dengan itu; dan

c. keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang.